Mega-Prabowo: Kami Tidak Setuju Ujian Nasional!

Sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menyiapkan anak-anak Indonesia berkompetisi di masa depan. Sistem itu juga harus mampu membangun kultur bangsa yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, gotong royong, budi pekerti, termasuk mengasah budaya malu.

Inilah yang menjadi tantangan para calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia mendatang untuk membenahi karut-marut pendidikan di Indonesia. Tim kampanye ketiga pasang capres-cawapres menyampaikan solusi permasalahan pendidikan kepada Kompas, Senin (8/6) di Jakarta.

Bagi pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, pendidikan yang akan dibangun adalah yang menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mandiri.

”Politik ekonomi kerakyatan menjadi fundamental,” kata Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo Hasto Kristiyanto.

Dengan visi pendidikan seperti itu, negara tidak akan mengambil alih kewenangan menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa. Yang terjadi selama ini, kelulusan siswa sekolah ditentukan melalui nilai Ujian Nasional.

”Selama ini kami tidak setuju dengan sistem Ujian Nasional. Yang menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa adalah gurunya. Guru yang paling tahu potensi siswa itu karena sehari-hari berinteraksi dengan siswa,” kata Hasto.

Mega-Prabowo, lanjut Hasto, dalam konteks pendidikan, menghargai budaya inovasi atau penemuan. Dengan demikian, kreativitas siswa dapat berkembang. Keseragaman yang selama ini diterapkan dalam kurikulum pendidikan nantinya ditiadakan.

Pendidikan yang dikembangkan nanti bukan hanya secara formal, tetapi juga nonformal dalam perspektif kebudayaan. Pembangunan pendidikan pun menyatu dengan program gerakan ibu-anak sehingga tidak sepotong-sepotong. Hal itu pun akan diselaraskan dengan peningkatan kualitas guru.

Dalam praktiknya, ujar Hasto, Mega-Prabowo akan menerapkan anggaran pendidikan bukan semata-mata 20 persen. Namun, 20 persen itu dijadikan sistem manajemen, kurikulum, serta mendorong proses berkebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, setiap warga Indonesia berhak atas pendidikan yang seluas-luasnya. Pendidikan tinggi tidak bisa dengan mempertimbangkan status sosial siswanya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal itu di antaranya menjamin pendidikan yang terjangkau dengan membebaskan biaya pendidikan hingga sekolah menengah atas. Upaya lainnya, melakukan reformasi politik pendidikan dengan memperbarui kurikulum agar lebih berorientasi pada pengembangan anak didik, penguatan karakter nasional lewat materi kebudayaan dan pendidikan humaniora, serta menghapus Ujian Nasional.

http://edukasi.kompas.com/

China Kecam Prancis Menyangkut Dalai Lama

China, Senin, mengecam keras para pejabat kota Paris karena memberikan gelar warha kehormatan kepada pemimpin spritual Tibet di pengasingan Dalai Lama seraya menyebut langkah Prancis itu sebagai "campur tangan berat" dalam hubungan China-Perancis.

"Tindakan pemerintah Prancis hanya dapat menciptakan kehancuran pada kerjasama antara Paris dan kota-kota terkait di China dan merupakan campur tangan berat dalam hubungan antara China dan Prancis," kata sebuah pernyataan yang difaksmil ke pada AFP oleh kementerian luar negeri China.

Dalai Lama memperoleh kewarganegaraan kehormatan dari ibukota Prancis, Minggu setelah satu keputusan Maret 2008 oleh dewan kota itu untuk memberikannya kewarganegaraan negara itu.

"Dewan kota Paris Maret 2008 memutuskan untuk memberikan dia penghargaan itu atas prilaku dan perjuangan yang ia pimpin bagi dialog dan perdamaian," kata walikota Paris Bertrand Delanoe kepada para tamu dalam acara penghargaan itu.

Berita itu muncul di tengah-tengah hubungan yang goyah antara China dan Prancis.

Kedua negara baru saja memperbaiki hubungan setelah Presiden Prancis Nicolas Sarkozy membuat marah China karena menemui Dalai Lama di Polandia Desember lalu yang menyebabkan Beijing membatalkan KTT penting Uni Eropa-China.

China juga memperingatkan Paris, Mei, agar tidak membuat "kesalahan-kesalahan" lagi mengenai Tibet dengan memberikan penghargaan kepada Dalai Lama.

"Kami menentang sikap Paris yang tidak memperdulikan pihak China, menyatakan ketidakpuasan dan menentang keras keputusannya untuk memberikan Dalai Lama apa yang disebut gelar `warga negara kehormatan`" kata kemlu itu.

China menuduh Dalai Lama mengusahakan kemerdekaan bagi Tibet -- satu klaim yang ia bantah -- dan menganggap setiap pejabat bertemu dengan dia sebagai ikut mencampuri masalah-masalah dalam negerinya.

Kemlu China mengaku, dalam pernyataannya Senin, bahwa hubungan dengan Prancis belakangan ini membaik berkat usaha-usaha kedua pihak.

"Kami meminta Paris menghentikan setiap tindakan campur tangan dalam urusan dalam negeri China, melakukan tindakan-tindakan efektif, segera memperbaiki kesalahannya, dan menghindari jalan yang salah," katanya.

Dalai Lama, yang tinggaal di pengasingan di Dharamsala, India sejak tahun 1959, ketika China menguasai sepenuhnya Tibet, mulai melakukan lawatan ke Eropa dengan mengunjungi Denmark Jumat lalu dan juga mengunjungi Eslandia dan Belanda. (*)

http://www.antaranews.com/