Posts
Kepuasan pemerintah menilai hasil pelaksanaan ujian nasional (UN) yang secara persentase nasional mengalami peningkatan ditanggapi sebagai "keberhasilan yang buruk" oleh beberapa pihak.
Menurut pemerhati pendidikan, Suparman, dari Education Forum, keberhasilan tersebut tanpa memasukkan buruknya penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan UN itu sendiri. "Satu dari sekian banyak buruknya pelaksanaan UN adalah adanya UN Pengganti," ujar Suparman, Senin (22/6).
Suparman mengatakan, dilaksanakannya UN Pengganti merupakan perlakuan tidak adil terhadap siswa. Pelaksanaan "UN Ulang" ini, lanjutnya, hanya untuk memuaskan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan aspek-aspek pedagogis.
"Di Bone, Sulawesi Selatan, siswa bahkan tidak tahu apa yang mau diujikan, sementara guru-guru mereka baru tahu kalau ada UN Pengganti melalui media. Nah, bisa saya bilang UN memang hanya untuk mementingkan aspek politik, lain tidak," ujar Suparman.
Selain itu, tambah Suparman, UN mestinya hanya dijadikan sebagai alat pemetaan kualitas saja, tetapi bukan alat penentu kelulusan atau evaluasi akhir tahapan belajar.
"Karena UN tidak dikumulatifkan dengan nilai lainnya, belum lagi persoalan banyaknya kesalahan teknis pada penilaian dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat UN belum pas dijadikan alat penentu," ujar Suparman.
Sementara itu, menurut pengamat politik Rocky Gerung, sah saja pemerintah mengaku demikian. Toh, menurut Rocky, yang lebih penting dicamkan adalah, UN hanya sekadar sebuah ukuran kuantitatif yang dipakai sebagai tolok ukur daya saing.
"Ya, tidak lebih dari itu, sebab UN tidak bisa menjadikan anak didik kita kritis dan berani berargumentasi dengan gurunya tanpa membuat si guru tersinggung," ujar Rocky.
UN adalah upaya mencari standar nilai, tambah Rocky, yang hanya berupa sebuah kumpulan angka-angka yang disebut dengan prestasi. Namun, kreativitas, daya kritis, serta nilai-nilai lain yang lebih luhur bagi perkembangan anak didik selanjutnya tetap tidak bisa diukur oleh UN.
"Padahal, semua itu lebih penting ketimbang angka-angka. Di sini, UN akan terus ada sebagai alat kepentingan politik, mengikuti sistem pendidikan yang feodal, yaitu teacher knows better," ujarnya.
Menurut pemerhati pendidikan, Suparman, dari Education Forum, keberhasilan tersebut tanpa memasukkan buruknya penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan UN itu sendiri. "Satu dari sekian banyak buruknya pelaksanaan UN adalah adanya UN Pengganti," ujar Suparman, Senin (22/6).
Suparman mengatakan, dilaksanakannya UN Pengganti merupakan perlakuan tidak adil terhadap siswa. Pelaksanaan "UN Ulang" ini, lanjutnya, hanya untuk memuaskan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan aspek-aspek pedagogis.
"Di Bone, Sulawesi Selatan, siswa bahkan tidak tahu apa yang mau diujikan, sementara guru-guru mereka baru tahu kalau ada UN Pengganti melalui media. Nah, bisa saya bilang UN memang hanya untuk mementingkan aspek politik, lain tidak," ujar Suparman.
Selain itu, tambah Suparman, UN mestinya hanya dijadikan sebagai alat pemetaan kualitas saja, tetapi bukan alat penentu kelulusan atau evaluasi akhir tahapan belajar.
"Karena UN tidak dikumulatifkan dengan nilai lainnya, belum lagi persoalan banyaknya kesalahan teknis pada penilaian dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat UN belum pas dijadikan alat penentu," ujar Suparman.
Sementara itu, menurut pengamat politik Rocky Gerung, sah saja pemerintah mengaku demikian. Toh, menurut Rocky, yang lebih penting dicamkan adalah, UN hanya sekadar sebuah ukuran kuantitatif yang dipakai sebagai tolok ukur daya saing.
"Ya, tidak lebih dari itu, sebab UN tidak bisa menjadikan anak didik kita kritis dan berani berargumentasi dengan gurunya tanpa membuat si guru tersinggung," ujar Rocky.
UN adalah upaya mencari standar nilai, tambah Rocky, yang hanya berupa sebuah kumpulan angka-angka yang disebut dengan prestasi. Namun, kreativitas, daya kritis, serta nilai-nilai lain yang lebih luhur bagi perkembangan anak didik selanjutnya tetap tidak bisa diukur oleh UN.
"Padahal, semua itu lebih penting ketimbang angka-angka. Di sini, UN akan terus ada sebagai alat kepentingan politik, mengikuti sistem pendidikan yang feodal, yaitu teacher knows better," ujarnya.
http://edukasi.kompas.com
